Posts

Showing posts from January, 2020

Politikus PDIP Desak Jokowi Bentuk Crisis Center Virus Corona

Image
  StudioTangkas - Politikus PDIP Effendi Simbolon meminta pemerintah segera membentuk pusat krisis atau crisis center setelah mengevakuasi ratusan WNI dari Wuhan, China. Anggota Komisi I DPR RI itu berpendapat pusat krisis tersebut harus dipimpin langsung oleh Presiden Joko Widodo atau Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dia pun mengkritik sikap pemerintah yang sepertinya menganggap remeh virus corona karena lebih mengedepankan pernyataan dibandingkan tindakan. "Bentuk segera crisis center dan ada baiknya dipimpin presiden dan wapres langsung. Jangan anggap enteng, seolah kejadian di sana dan kelihatan kita tidak sesiap negara lain, kelihatan kita tidak siap mitigasi bencana," kata Effendi, Sabtu (1/2). Sementara anggota Komisi IX DPR RI Kurniasih Mufidayati menyoroti ketersediaan fasilitas kesehatan di Pulau Natuna, Kepulauan Riau yang akan menjadi lokasi karantina ratusan WNI yang dievakuasi dari Wuhan. Ia berharap agar pemerintah dapat menyediakan fasilitas yang memadai ...

PPP Sebut Penetapan BPIH Lebih Awal Lancarkan Pelaksanaan Haji

Image
StudioTangkas - Kementerian Agama (Kemenag) bersama dengan Komisi VIII DPR telah menetapkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) 1441 H/2020 M yang dibayar langsung oleh jamaah sebesar Rp35.235.602. Fraksi PPP dalam pandangannya yang disampaikan Iip Miftahul Choiri menilai, penetapan BPIH yang dilakukan lebih awal sebelum operasional penyelenggaraan haji dimulai bisa membuat rangkaian penyelenggaraan ibadah haji dapat berjalan lebih lancar. Dikatakan Iib, dalam tiga tahun terakhir, BPIH belum pernah mengalami penyesuaian, padahal komponennya terus mengalami peningkatan setiap tahun. ”Namun demikian tentunya kami yakin bahwa terdapat solusi yang dapat ditempuh dalam rangka menyiasati situasi tersebut meskipun tak harus menaikkan BPIH, salah satunya dengan melakukan penyisiran seluruh komponen BPIH yang bersumber dari dana nilai manfaat dan dana efisiensi lainnya,” tuturnya dalam rapat bersama Komisi VIII dengan Menteri Agama (Menag) Fachrul Razi di Ruang Komisi VIII, Kompleks Parle...

Bersaksi di Pengadilan, Sopir Akui Eks Dirut PT INTI Punya Utang

Image
Studio Tangkas - Sopir dari mantan Direktur Utama PT Industri Telekomunikasi (INTI) Darman Mappangara, yakni Endang Suherman mengaku mengetahui bosnya itu memiliki utang dengan Andra Y Agussalam selaku mantan Direktur Keuangan Angkasa Pura II. Hal itu diungkapkan Endang saat menjadi saksi dalam sidang perkara dugaan suap proyek pengadaan Baggage Hadling System (BHS) yang dikelola oleh PT Angkasa Pura. Endang mengakui itu karena Darman pernah berkata memiliki utang dengan Andra. Dalam persidangan itu, Endang bersaksi untuk terdakwa Darman Mappangara. "Tahu karena beliau bilang untuk bayar hutang, saya (Darman Mappangara sudah ditagih utang sama Pak Andra," ujar Endang saat bersaksi di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Rabu (29/1/2020). Awal mulanya Jaksa penuntut umum (JPU) pada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bertanya mengenai pembahasan utang piutang antara Endang dan Darman. Ketika ditanya Jaksa, Endang mengakui pembicaraan yang dilak...

Muhammadiyah: Pembahasan RUU Ombnibus Law Harus Transparan

Image
StudioTangkas - Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah memberikan tanggapan tentang Rancangan undang-undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja yang saat ini tengah digodok DPR dan pemerintah. Usai berdiskusi dengan sejumlah organisasi masyarakat, Muhammadiyah menyatakan ada sejumlah poin yang disorot. Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Trisno Raharjo mengungkapkan beberapa poin hasil diskusi, yakni masyarakat luas berhak mengetahui dan diberikan akses oleh pemerintah terhadap hal-hal penting yang terjadi, apalagi terkait kepentingan rakyat. "Begitu juga dengan proses inisiasi pembahasan RUU Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja, harus trasnparan dan disosialisasikan sedini mungkin ke masyarakat luas terkait dengan dasar-dasar filosofis maupun sosiologis bagaimana UU itu disusun untuk mendapatkan masukan dari berbagai pihak terkait (Pasal 28F UUD 1945 dan Azas Keterbukaan, Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011)," ujar Trisno dalam jumpa pers di Kantornya, Selasa (28/1/2020). Menurut ...

Banjir Kabupaten Bandung, Jalan Moh Toha-Dayeuhkolot Tenggelam

Image
  Studio Tangkas - Banjir akibat curah hujan tinggi dan meluapnya Sungai Citarum yang melanda Kecamatan Dayeuhkolot, Bojongsoang, Baleendah, Majalaya, dan Rancaekek, Kabupaten Bandung, tak juga surut. Genangan air dengan tinggi sekitar 1,5 meter memutus Jalan Moh Toha yang merupakan akses utama menghubungkan antara Kota Bandung dengan kawasan Dayeuhkolot. Kendaraan, baik mobil maupun motor tak bisa melintasi jalan ini. Warga terpaksa menggunakan sampan dengan tarif seikhlasnya, tergantung jarak. Namun rata-rata warga memberi uang kepada pemilik sampan Rp5.000-Rp10.000. Banjir yang terjadi sejak Kamis 23 Januari 2020 malam itu, sampai saat ini masih merendam sejumlah kawasan. Ribuan rumah di kawasan itu terendam banjir dengan ketinggian air bervariasi. Selain itu, banjir memaksa ratusan warga mengungsi. "Air kembali meningkat pada Sabtu 25 Januari 2020 sekitar pukul 23.30.00 WIB akibat dari intensitas hujan yang tinggi, merata di wilayah Kota dan Kabupaten Bandung. Suplai air...

Istana: Pemprov DKI Jangan Berpolemik soal Banjir Kemayoran

Image
  StudioTangkas -Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono meminta pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tidak berpolemik dalam menangani masalah banjir. Justru ia mendorong pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat. Heru menyatakan hal tersebut untuk menanggapi pernyataan Sekretaris Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta Dudi Gardesi yang menyampaikan underpass Kemayoran yang terkena banjir ada di bawah wewenang pemerintah pusat. "Saya minta jajaran pejabat Pemda DKI, khususnya dalam menangani banjir, agar tidak berpolemik, tapi harus bersinergi. Mari kita bersama-sama mengatasi banjir ini, kita utamakan kelancaran pelayanan publik dan kepentingan masyarakat," ujar Heru dalam keterangan resmi, Minggu (26/1). Terkait underpass Kemayoran yang sudah terbangun, Heru mengatakan hal tersebut telah melalui pembahasan antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan pemerintah pusat. "Pasti sudah ada design engineering yang telah dibahas bersama antara Tim ...

Ribuan Orang Terdampak Banjir Gedebage Bandung

Image
Studio Tangkas - Luapan Sungai Cinambo akibat hujan deras yang mengguyur Kota Bandung sejak dua hari terakhir telah merendam sedikitnya 400 rumah di kawasan Komplek Bumi Adipura, Kecamatan Gedebage. Wali Kota Bandung Oded M Danial yang mengunjungi titik banjir menyebutkan ada sekitar 1.100 jiwa terdampak banjir di Kecamatan Gedebage. "Saya minta ke Kepala Dinas PU untuk dicek, dilihat apa penyebabnya," kata Oded di lokasi, Sabtu (25/1). Air yang menggenangi di Komplek Bumi Adipura beragam. Tercatat empat RW mengalami banjir dengan tinggi permukaan air mulai dari 70-80 cm. Irwan (43), salah seorang warga mengatakan penyebab banjir selain dipicu hujan deras yang menyebabkan debit air tinggi, juga disebabkan penyumbatan air di Sungai Cinambo. "Kata warga yang lain bilangnya sungai yang terhambat di Cinambo," ujarnya, Sabtu (25/1). Sedangkan Oping Arifin, Ketua RW 08 menyebutkan banjir tersebut bukan yang pertama terjadi di kawasan rumahnya. Namun, banjir kali ini...

Jokowi Minta Pedagang Pasar Manfaatkan Aplikasi Online

Image
StudioTangkas  -  Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) Ferry Juliantono menyatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta pedagang pasar untuk mulai memanfaatkan aplikasi online dalam menjual produknya. "Jadi tadi disarankan oleh Presiden (Jokowi), kami sekarang harus ngebut juga untuk jangan ragu-ragu menggunakan aplikasi online untuk bisa menjual barang-barang dari pedagang-pedagang pasar," kata Ferry di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (23/1). Ferry bersama sejumlah pengurus APPSI bertemu Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta. Pertemuan itu berlangsung secara tertutup. Dalam pertemuan itu hadir juga Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga. Ferry mengaku akan mulai menerapkan digitalisasi untuk pasar tradisional. Menurutnya, digitalisasi pasar tradisional ini bakal diterapkan di 2.600 pasar dari jumlah pasar yang mencapai 13.000 di seluruh Indonesia. "Itu bisa kami jadikan simulasi, pilot project. Jakarta sudah kami l...

Benih Lobster Rp2,5 M Gagal Diselundupkan ke Singapura

Image
Studio Tangkas  -  Kantor Bea Cukai Palembang menggagalkan penyelundupan 17.640 benih lobster di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin (SMB) II Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Kamis (23/1). Meski demikian, pemilik benih lobster berhasil melarikan diri sebelum ditangkap. Kepala Kantor Bea Cukai Palembang Abdul Haris mengatakan, belasan ribu benih lobster tersebut ditemukan saat petugas Bandara SMB II Palembang tengah memeriksa barang yang hendak masuk bagasi check in lewat alat x-ray untuk maskapai Flyscoot TR 251 tujuan Singapura. Petugas curiga saat satu unit koper terdeteksi membawa wadah berisi cairan. Saat diperiksa secara langsung, petugas menemukan 19 kantong plastik yang diisi air dan oksigen berisi belasan ribu benih lobster tersebut. Petugas mengecek bawaan tersebut terdaftar atas nama penumpang berinisial SN, warga negara Indonesia. Namun saat dicari penumpang tersebut tidak ikut masuk ke dalam pesawat dan sudah melarikan diri saat dicari keberadaan...

Pemerintah Berpotensi Langgar UU Jika Naikkan Harga LPG 3 Kg

Image
Studio Tangkas  - Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi Partai Gerindra Andre Rosiade menyatakan bahwa pemerintah berpotensi melanggar undang-undang (UU) jika benar-benar mengubah mekanisme penjualan LPG 3 kilogram (kg). Menurutnya, pemerintah tidak bisa menaikkan harga secara sepihak karena anggaran yang dialokasikan untuk LPG 3 kg ditentukan secara bersama-sama antara pemerintah dengan DPR. "Pemerintah tidak bisa secara sepihak mengubahnya, karena itu berpotensi melanggar UU," kata Andre saat menyampaikan interupsi dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (22/1). Dia pun mendesak pimpinan DPR mengirimkan surat ke pemerintah untuk meminta rencana pencabutan subsidi LPG 3 kg dibatalkan. Menurutnya, beberapa wilayah di Indonesia telah terjadi kenaikan harga LPG 3 kg sekitar Rp5 ribu hingga Rp10 ribu, walau pemerintah belum mencabut subsidi tersebut saat ini. Dia mencontohkan, kenaikan harga LPG 3 kg sudah terjadi di Kabupaten Agam...

Pindah Ibu Kota, ASN Pensiun Diganti PNS Kaltim

Image
Studio Tangkas  -  Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo menyatakan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang memasuki masa pensiun pada 2023-2024 tidak ikut pindah ke ibu kota negara baru di Kalimantan Timur. Pemerintah akan menutup kebutuhan ASN dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) lokal. Menurut data Tjahjo, total jumlah PNS mencapai 118.513 orang. Dari jumlah tersebut, sekitar 16 persen sampai 17 persen akan memasuki masa pensiun pada 2023-2024. Artinya, ada sekitar 18 ribu sampai 20 ribu orang yang kemungkinan digantikan oleh PNS Kaltim. "Pada 2023-2024 yang pensiun hampir 16-17 persen, berarti tidak [ikut pindah]. Kekurangannya bisa diambil dari ASN baru dan diambil ASN yang ada di Kaltim," ujar di di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (21/1). Tjahjo memperkirakan kebutuhan PNS yang bisa digantikan oleh pegawai lokal umumnya mengisi struktur eselon I ke bawah. Kendati begitu, dia memastikan pemerintah tetap akan melihat kesesua...

Anis Sebut PKS Terus Galang Pembentukan Pansus Jiwasraya

Image
Studio Tangkas - Anggota Komisi XI DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Byarwati mengatakan fraksinya sudah mengumpulkan kekuatan untuk membentuk panitia khusus (pansus) kasus dugaan korupsi PT Asuransi Jiwasraya. Anis pun optimistis, usulan PKS bakal mendapat sambutan yang positif dari fraksi lainnya. "Jadi kami sudah keliling, roadshow (ke fraksi-fraksi lain)," ujar Anis dalam diskusi Polemik MNC Trijaya Network bertajuk Jiwasraya dan Prospek Asuransi di Ibis Tamarin, Jakarta, Sabtu (18/1/2020). Menurut Anis, Pansus adalah mekanisme terbaik untuk mengusut tuntas kasus di perusahaan pelat merah itu. PKS tidak setuju jika DPR hanya menggulirkan Panita Kerja (Panja) semata karena masalah ini sangat sistemik. "Panja tidak cukup. Kita akan usulkan Pansus. Kita akan lobi lagi. Perjuangan tiada akhir," katanya. Anis pun mengungkapkan bahwa sudah ada lima fraksi di parlemen yang setuju dengan pembentukan Pansus Jiwasraya. "Pimpinan DPR Pak Dasco sebu...

Tulis Surat Terbuka, Aktivis '98 Minta Presiden Tak Cabut Subsidi Elpiji

Image
StudioTangkas - Rencana pemerintah mencabut subsidi elpiji ditanggapi berbagai kalangan termasik Aktivis '98. Ricky Tamba, salah seorang Aktivis '98, menulis surat terbuka meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak mencabut subsidi elpiji 3 kg. Dalam surat terbukanya yang diterima SINDOnews, Ricky Tamba menyebut dirinya mewakili curahan hati jutaan rakyat Indonesia, khususnya dari kalangan ekonomi menengah ke bawah yang kian bersedih hati dalam menjalani hidup dari hari ke hari. "Harga-harga kian melambung tinggi, nafkah penghidupan kian sulit dan kebutuhan hidup keluarga kami harus terus terpenuhi tak peduli apa pun kondisinya," tulisnya. Dia paham bahwa situasi ekonomi global memang sedang mengalami pelemahan dan pelambatan, serta ancaman krisis bisa terjadi apabila para pemimpin dunia tak hati-hati bersikap. "Kami juga mengerti bahwa kondisi keuangan negara yang terealisasi dalam APBN sedang dalam kondisi defisit neraca perdagangan dan pembayaran. Ha...

PDIP Tegaskan Tidak Sedang Mengancam Kebebasan Pers

Image
Studio Tangkas - DPP PDI Perjuangan (PDIP) hari ini mengirimkan Tim Hukum yang dibentuknya untuk melakukan audiensi dengan Dewan Pers. Namun, kehadiran tim hukum ke sana bukan untuk mengancam kebebasan pers. Hal itu dikatakan Juru Bicara DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Andre, sapaan akrabnya merasa prihatin dengan tone pemberitaan menyangkut kasus dugaan suap yang melibatkan anggota KPU, Wahyu Setiawan. Sehingga, anggota DPR ini berharap, pers tetap menjaga kualitas jurnalistik dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. "Itulah sebabnya tim hukum PDI Perjuangan ditugaskan untuk beraudiensi dan berkonsultasi dengan Dewan Pers terkait adanya pembingkaian atau framing media. Sekaligus dialog dan masukan," kata Andre di Jakarta, Jumat (17/1/2020). Kata Andreas, niatan dari PDIP adalah memastikan agar kualitas demokrasi tetap terjaga sekaligus menjaga hak publik memperoleh informasi yang benar sesuai fakta. "Kualitas demokrasi kita harus terjaga. Tidak hanya PDIP, p...

Khawatir Terseret Banjir Sulsel, Warga Ikat Rumah ke Pohon

Image
StudioTangkas - Demi mengantisipasi agar tak terseret banjir yang airnya semakin meninggi, Warga Desa Bondra, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat mengikat rumahnya di pohon. Berdasarkan pantauan, permukiman warga di desa tersebut terendam banjir hingga setinggi 50-60 cm atau sekitar tinggi lutut orang dewasa. "Warga mengikat rumahnya di pohon agar tidak terseret air banjir ketika Sungai Mapilli tidak semakin meluap dan arusnya semakin kencang," kata Alif, salah seorang warga setempat seperti dilansir Antara kemarin. Dia mengatakan akses jalan di desanya sudah tidak tampak karena terendam banjir, luapan air sungai tersebut. Seorang warga setempat lainnya, Yusrang, mengatakan, selain Desa Bondra, Desa Segerang di sekitar Sungai Mapilli juga terendam air. Sejumlah warga setempat lainnya, juga tampak panik karena banjir dari hulu sungai itu terus terjadi. Selama dua hari terakhir, hujan turun di wilayah Polewali Mandar itu. Dia mengatakan masyarakat juga telah memanta...